Pemprov Jabar Bidik Sekolah Menengah Atas

Erna Irnawati dan Firman Adam berdiskusi serius ihwal sustainabilita

Suarakuningan.com - Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan daerah kab/kota terkait dengan pengelolaan sekolah menengah atas.

Peserta rakor merupakan perwakilan dari Biro Yansos dan
Biro Kerjasama Pemprov, Bappeda, Kanwil Kemenag Jabar, dan LPMP

Berdasar undang-undang tersebut, pemerintah provinsi seakan-akan tidak ‘merasa’ memiliki sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Oleh karena itu, pemerintah provinsi Jawa Barat berharap dilakukan pengembangan pilot project tingkat SMA/SMK dengan mengadaptasi program USAID PRIORITAS.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi USAID PRIORITAS dan pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung (26/1). Edi Mulyadi, Kepala BagianPendidikan dan Kebudayaan Biro Pelayanan Sosial Pemprov Jabar, berharap, sesuai dengan kewenangan Pemprov, sebaiknya program USAID PRIORITAS dikembangkan untuk SMA dan sederajat.

“USAID PRIORITAS itu program yang bagus, saying bila tidak disebarluaskan. Karena kewenangan kami ada di SMA, kami ingin program ini digulirkan untuk SMA,” ujar Edi.

Harapan Edi ini ditimpali oleh Pranusetya, staf Bappeda Jabar bidang sosial budaya. Menurut Pranusetya, pemerintah Jabar berkepentingan mendiseminasikan program PRIORITAS ke sekolah menengah atas.

Erna Irnawati, koordinator USAID PRIORITAS Jabar, di awal pertemuan menyebut usia program USAID PRIORITAS tidak lama lagi. Erna mengajak pemerintah provinsi mulai memikirkan strategi apa yang harus ditempuh seiring dengan berakhirnya program. Menurutnya, strategi ini dibutuhkan guna memelihara perubahan positif yang telah terjadi terutama di tingkat sekolah.

Firman Adam, Kabid Dikdas Disdikbud Jabar, ingin modul-modul pelatihan USAID PRIORITAS digunakan pemerintah dalam rangka pengembangan keprofesian guru berkelanjutan. Pihaknya mencoba menyiasati pendanaan dengan skema proposal guna menyiapkan anggaran pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Firman juga menyebut program literasi di dinas pendidikan dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan program budaya baca dan Buku Bacaan Berjenjang USAID PRIORITAS.

Nana Karyana, koordinator widyaiswara LPMP Jabar, mengaku pihaknya memiliki program yang serupa dengan USAID PRIORITAS dan berharap ada pembicaraan lebih lanjut untuk pemetaan sekolah. Menurutnya, bila disinergikan dengan USAID PRIORITAS, programnya itu dapat menjawab kebutuhan guru dan sekolah untuk pengembangan kapasitasnya.

Aep Kholis, Kasubag Otonomi Daerah pada Biro Otda dan Kerjasama Pemprov Jabar, menyebut di Pemprov Jabar ada tim yang mengkoordinasikanprogram-program bantuan asing semacam PRIORITAS. Aep mengaku akan menindaklanjuti strategi menjamin sustainabilitas program USAID PRIORITAS melalui pertemuan lanjutan dengan berbagai stakeholder terkait.

Sementara itu, Inge Wahyuni, kasubag pendidikan Biro Yansos,berharap USAID tidak hanya fokus pada mutu melainkanjuga masuk pada akses pendidikanguna mendorong akselarasi indikator makro semisal RLS (rasio lama sekolah).

“RLS Jabar itu masih 8,5 dan berarti belum tamat SMP,” katanya.

Sebab itu, Inge mendorong rencana exit strategy program USAID PRIORITAS untuk lebih sistematis dan terarah sampai dengan April 2017, sehingga Jabar benar-benar siap menjamin keberlanjutan dampak program. (DS/USAID/Red)

Pendidikan Januari 26, 2016