Suarakuningan.com - Para Kepala Desa di Jawa Barat merasa resah dengan adanya surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Maret 2016 yang isinya penundaan pencairan dana Infrastruktur Pedesaan (IP) yang jumlahnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap Desa.
Akibat adanya surat tersebut membuat para Kepala Desa se Kabupaten Kuningan merasa berang dan rencananya akan meluruk gedung sate pada tanggal 30 Maret 2016.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan, Linawarman SH. melalui Sekretarisnya Umar Hidayat pada hari Selasa (15/3) menyampaikan walau dalam alasan surat edaran tersebut ada penundaan pencairan dan IP dengan alasan untuk Pembangunan Jalan Tol dan pelaksanaan PON XIX tahun 2016 yang akan dilaksanaan di Provinsi Jawa Barat tetap tidak bisa di terima oleh Para Kades, karena dana IP itu merupakan janji Gubernur pada saat kampanye Pilgub yang lalu dan manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat dari tahun 2010.
Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kuningan, H. Akhmad Farouk S. Sos. MSi. Ketika diminta tanggapannya terkait dengan persoalan tersebut, melalui telponnya menyampaikan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut telah menimbulkan persoalan baru di pemerintahan Desa soalnya dana tersebut sudah direncanakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, jadi wajar kalau para kepala desa berteriak, tapi walau demikian pihaknya minta agar desa tetap kondusif sambil menunggu peroses lebih lanjut. Dialog akan kita terus lakukan baik ke pihak desa maupun ke pemprov Jabar.(Jon's)
Akibat adanya surat tersebut membuat para Kepala Desa se Kabupaten Kuningan merasa berang dan rencananya akan meluruk gedung sate pada tanggal 30 Maret 2016.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan, Linawarman SH. melalui Sekretarisnya Umar Hidayat pada hari Selasa (15/3) menyampaikan walau dalam alasan surat edaran tersebut ada penundaan pencairan dan IP dengan alasan untuk Pembangunan Jalan Tol dan pelaksanaan PON XIX tahun 2016 yang akan dilaksanaan di Provinsi Jawa Barat tetap tidak bisa di terima oleh Para Kades, karena dana IP itu merupakan janji Gubernur pada saat kampanye Pilgub yang lalu dan manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat dari tahun 2010.
Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kuningan, H. Akhmad Farouk S. Sos. MSi. Ketika diminta tanggapannya terkait dengan persoalan tersebut, melalui telponnya menyampaikan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut telah menimbulkan persoalan baru di pemerintahan Desa soalnya dana tersebut sudah direncanakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, jadi wajar kalau para kepala desa berteriak, tapi walau demikian pihaknya minta agar desa tetap kondusif sambil menunggu peroses lebih lanjut. Dialog akan kita terus lakukan baik ke pihak desa maupun ke pemprov Jabar.(Jon's)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.