SuaraKuningan.com – Surat tentang permohonan pemberhentian Hj. Utje Ch. Suganda (Alm) sebagai Bupati dan H. Acep Purnama, SH.,MH sebagai Wakil Bupati,serta pengangkatan H. Acep sebagai Bupati Definitif yang dilayangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kepada DPRD pada 20 April 2016 silam rupanya tidak segera disikapi langsung oleh pihak legislatif. Hal itu, terungkap dalam audiensi puluhan pentolan ormas Kuningan dengan pihak DPRD di ruang banmus DPRD Kuningan, Senin (02/05).
Terlihat saat audiensi, pentolan Ormas Gasak, Suharnaf, SPd.(GIBAS), Maladi (KAMPAK), Nanang Subarnas,S.Hut. (GAMAS), Dadan (Pemuda Hanura) dan yang lainnya ramai-ramai menyampaikan aspirasi tentang urgensi keberadaan Bupati Definitif di Kuningan. Mereka ditemui oleh Wakil Ketua DPRD, H. Uci Suryana dan Sekretaris Dewan , Suraja, M.Si.
Dalam dialog, Manaf sebagai koordinator kumpulan ormas Gasak mempertanyakan alasan DPRD yang seolah memperlambat proses tindak lanjut surat yang dilayangkan pemkab beberapa waktu yang lalu. “ Kami juga kecewa atas ketidakhadiran pimpinan dewan dalam audiensi ini, padahal aspirasi kami sangat penting ditindaklanjuti melalui kebijakannya, “ tegas Manaf.
Manaf menegaskan kembali bahwa jangan sampai masyarakat dibodohi dengan seolah-olah kuningan masih berkabung, namun nyatanya pada saat yang sama beberapa pihak ada yang kasak-kusuk seolah mengkondisikan kepentingan kelompok tertentu. “ Kami minta kejelasan, kapan DPRD akan menindaklanjuti surat yang dilayangkan pemda untuk segera mengangkat Bupati Definitif, “ sambung Manaf.
Sementara, Fri Maladi dari elemen Kampak, menyampaikan bahwa kebutuhan seorang Bupati Definitif di Kuningan sangat menentukan jalannya roda pemerintahan. “ Kami rasa soal kepentingan seorang wakil bupati belum begitu penting, toh saat kemarin juga diduga sering terjadi ketidaksinergisan antara Bupati dan Wakilnya, “ sindirnya.
Menguatkan aspirasi yang lainnya, Sekjen Gamas, Nanang Subarnas, sangat mendukung jika DPRD tidak menunda-nunda pembahasan tentang pelantikan Bupati Definitif. “ Kami sejalan dengan rekan-rekan seperjuangan di sini, DPRD harus segera membahas penjadwalan pemberhentian Bupati lama dan pengangkatan Bupati baru. Kami akan terus kawal proses tersebut, hingga Kuningan benar-benar memiliki Bupati yang bisa menjalankan roda pemerintahan untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat, “ ujar Nanang.
Senada dengan Nanang, pengacara Abdul Haris, SH., menyampaikan pengangkatan Bupati Definitif akan membuat atau memperkuat segala kebijakan yang dikeluarkan pemkab, terutama dalam legalitas keluar masuknya anggaran kegiatan pemerintah.
Menjawab semua aspirasi, H. Uci sebagai perwakilan unsur pimpinan DPRD, menjelaskan bahwa tertundanya proses pembahasan surat dari pemkab tentang pemberhentian dan pengangkatan Bupati tidak terlepas dari jadwal kegiatan DPRD. “ Saat itu surat sampai kepada kami pas mau masuk hari libur, dan pada hari masuk kerja berikutnya, kebetulan para anggota dewan sudah masuk jadwal kegiatan Reses. Sehingga baru saat inilah kami bisa melanjutkan pembahasan surat tersebut. Kami berjanji kepada saudara-saudara untuk menyampaikan dan melaksanakan aspirasinya dengan berkoordinasi bersama unsur pimpinan lain, terutama Ketua DPRD, “
Menyambung jawaban H. Uci, Sekwan Suraja juga mengungkapkan bahwa pihak kesekretariatan dewan sudah mempersiapkan segala rancangan administrasi untuk proses pemberhentian dan pengangkatan Bupati jika segera diperlukan.
Peserta audiensi akhirnya membubarkan diri setelah memberikan ketegasan bahwa pembahasan hal tersebut harus dilaksanakan mulai Hari Selasa (03/05), dan segala proses pembahasannya harus transparan diketahui oleh publik melalui media. *** Nars (Kontributor/Red)
Terlihat saat audiensi, pentolan Ormas Gasak, Suharnaf, SPd.(GIBAS), Maladi (KAMPAK), Nanang Subarnas,S.Hut. (GAMAS), Dadan (Pemuda Hanura) dan yang lainnya ramai-ramai menyampaikan aspirasi tentang urgensi keberadaan Bupati Definitif di Kuningan. Mereka ditemui oleh Wakil Ketua DPRD, H. Uci Suryana dan Sekretaris Dewan , Suraja, M.Si.
Dalam dialog, Manaf sebagai koordinator kumpulan ormas Gasak mempertanyakan alasan DPRD yang seolah memperlambat proses tindak lanjut surat yang dilayangkan pemkab beberapa waktu yang lalu. “ Kami juga kecewa atas ketidakhadiran pimpinan dewan dalam audiensi ini, padahal aspirasi kami sangat penting ditindaklanjuti melalui kebijakannya, “ tegas Manaf.
Manaf menegaskan kembali bahwa jangan sampai masyarakat dibodohi dengan seolah-olah kuningan masih berkabung, namun nyatanya pada saat yang sama beberapa pihak ada yang kasak-kusuk seolah mengkondisikan kepentingan kelompok tertentu. “ Kami minta kejelasan, kapan DPRD akan menindaklanjuti surat yang dilayangkan pemda untuk segera mengangkat Bupati Definitif, “ sambung Manaf.
Sementara, Fri Maladi dari elemen Kampak, menyampaikan bahwa kebutuhan seorang Bupati Definitif di Kuningan sangat menentukan jalannya roda pemerintahan. “ Kami rasa soal kepentingan seorang wakil bupati belum begitu penting, toh saat kemarin juga diduga sering terjadi ketidaksinergisan antara Bupati dan Wakilnya, “ sindirnya.
Menguatkan aspirasi yang lainnya, Sekjen Gamas, Nanang Subarnas, sangat mendukung jika DPRD tidak menunda-nunda pembahasan tentang pelantikan Bupati Definitif. “ Kami sejalan dengan rekan-rekan seperjuangan di sini, DPRD harus segera membahas penjadwalan pemberhentian Bupati lama dan pengangkatan Bupati baru. Kami akan terus kawal proses tersebut, hingga Kuningan benar-benar memiliki Bupati yang bisa menjalankan roda pemerintahan untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat, “ ujar Nanang.
Senada dengan Nanang, pengacara Abdul Haris, SH., menyampaikan pengangkatan Bupati Definitif akan membuat atau memperkuat segala kebijakan yang dikeluarkan pemkab, terutama dalam legalitas keluar masuknya anggaran kegiatan pemerintah.
Menjawab semua aspirasi, H. Uci sebagai perwakilan unsur pimpinan DPRD, menjelaskan bahwa tertundanya proses pembahasan surat dari pemkab tentang pemberhentian dan pengangkatan Bupati tidak terlepas dari jadwal kegiatan DPRD. “ Saat itu surat sampai kepada kami pas mau masuk hari libur, dan pada hari masuk kerja berikutnya, kebetulan para anggota dewan sudah masuk jadwal kegiatan Reses. Sehingga baru saat inilah kami bisa melanjutkan pembahasan surat tersebut. Kami berjanji kepada saudara-saudara untuk menyampaikan dan melaksanakan aspirasinya dengan berkoordinasi bersama unsur pimpinan lain, terutama Ketua DPRD, “
Menyambung jawaban H. Uci, Sekwan Suraja juga mengungkapkan bahwa pihak kesekretariatan dewan sudah mempersiapkan segala rancangan administrasi untuk proses pemberhentian dan pengangkatan Bupati jika segera diperlukan.
Peserta audiensi akhirnya membubarkan diri setelah memberikan ketegasan bahwa pembahasan hal tersebut harus dilaksanakan mulai Hari Selasa (03/05), dan segala proses pembahasannya harus transparan diketahui oleh publik melalui media. *** Nars (Kontributor/Red)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.