Suarakuningan.com - Di Kabupaten Kuningan, pada 5 Januari kemarin tidak terjadi suatu hal yang ramai atau monumental sekalipun di tengah masyarakat. Hari itu dianggap sebagai hari yang biasa seperti hari-hari lain yang dianggap sebagai bukan hari ‘besar.’

Namun ternyata, tidak bagi sebagian orang yang menggeluti sejarah. Tanggal itu malah dianggap sebagai tanggal yang penting yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai momen untuk memeringati awal berdirinya kabupaten yang (konon) bertemakan pendidikan ini. Untuk menelisik hal itu, Mang Sukun menemui kang Tendy Chaskey, seorang sejarawan muda yang giat membuka lembaran-lembaran sejarah masa lalu, mulai dari naskah-naskah kuno, hingga pelbagai buku, laporan, dan catatan kolonial.

“Tanggal 5 Januari sebenarnya bisa dikatakan sebagai titimangsa Kuningan sebagai kabupaten yang sebenarnya, karena pada 5 Januari 1819 itu lah untuk pertama kalinya sebuah unit pemerintahan (kolonial) mendirikan kabupaten-kabupaten (regentschappen) di wilayah Karesidenan Cirebon melalui Besluit van Gouverneur General,” ungkap Kang Tendy.

“Dalam ketetapan itu, batas Kabupaten Kuningan adalah rivier Tjisande (sungai Cisande atau Cisadane?), dessa Soesoekan juga Tjilenkrang (Desa Susukan hingga Cilengkrang), berg Tjermaij (Gunung Ciremai), rivier Tjijolan (Sungai Cijolang), dan hingga ke pertemuan sungai Cisande (Cisadane) dan Losari (aan de zamenvloeijing van de rivieren Tjisandé en Lossarie),” kata warga Kuningan yang berasal dari Andamui Kecamatan Ciwaru ini.

Pada masa itu, pemerintah kolonial mendirikan Karesidenan Cirebon dengan 5 kabupaten sebagai anggotanya, yaitu: Cirebon, Kuningan, Maja, Galuh, dan Bengawan Wetan.

“Momen (5 Januari) ini merujuk pada konteks Kuningan sebagai kabupaten yah, karena jika dalam konteks wilayah dan bentuk pemerintahan yang lain maka kajian dan titimangsa-nya tentu akan berlainan pula. Kuningan bisa ditilik akar historisnya sebagai sebuah desa, distrik, keadipatian, kerajaan, dan tentunya kabupaten,” papar Kang Tendy yang ternyata merupakan alumni Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash Ciawilor Ciawigebang tersebut.

Jika bersandar pada uraian sejarah yang kita ketahui selama ini, hari jadi Kabupaten Kuningan memang telah ditentukan dan bahkan dikuatkan oleh peraturan daerah yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat kita, yaitu pada tanggal 1 September, merujuk pada peristiwa pengangkatan Suranggajaya sebagai adipati Kuningan oleh pemerintahan Kesultanan Cirebon. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 4 Syura (Muharam) yang bertepatan dengan tanggal 1 September 1498 Masehi.

Di situ jelas terpampang bahwa yang diangkat adalah seorang adipati dan yang dibentuk adalah sebuah wilayah keadipatian yang langsung garis perintah dan koordinasinya di bawah kerajaan yang jika dianalogikan dengan kondisi sekarang setingkat dengan negara.

Lalu jika sudah demikian, bagaimana selanjutnya?

“Mungkin harus diadakan kajian ulang. Bagaimanapun, kegiatan revisi atau penulisan ulang sejarah bukanlah hal yang memalukan atau pamali dilakukan, melainkan sebuah hal yang mesti dilakukan, terutama jika ternyata ditemukan sesuatu yang kurang tepat di dalam interpretasi dan historiografi sejarah yang dibuat sebelumnya. Tentu kita tidak ingin memberikan kepada generasi kita selanjutnya warisan yang kurang tepat, melain ingin mewariskan suatu kebenaran sejarah yang didukung oleh fakta kuat (hard fact) dan terpercaya keakuratannya (credible),” pungkasnya.

Meskipun tanggal 1 September (1498) telah memiliki keputusan tetap yang dalam hal ini telah dirumuskan menjadi sebuah Perda pada tahun 1970-an, kajian ulang sepertinya harus diupayakan, terlebih jika ternyata ditemukan pelbagai macam fakta sejarah yang kurang sesuai dengan konteks penetapan hari jadi Kabupaten Kuningan. Semoga penelusuran sejarah Mang Sukun ini mendapat perhatian dari pihak-pihak yang sekiranya bisa memberikan solusi yang terbaik terkait jati diri kabupaten kita tercinta ini. (Dan/Soeradidjaja)