Animo Menjadi Kepala Sekolah Di Kabupaten Kuningan Sangat Minim

suarakuningan.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan DR. H. Dian Rahmat Yanuar M. Si., dalam jumpa pers yang diselenggarakan pada hari Rabu (1/8) dalam rangka Launching penyelenggaraan Motivation Day yang akan berlangsung hari Sabtu (4/8) menyampaikan bahwa saat ini di Kabupaten Kuningan terdapat kekosongan Kepala Sekolah sebanyak 99 formasi.

Kekosongan tersebut di tingkat SD 71 formasi dan untuk SMP 28 formasi. Kekosongan tersebut disebabkan kurangnya peminat dari para guru karena ada peraturan yang dianggap terlalu berbelit, aturan yang menaunginya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 tahun 2008 dimana calon Kepala Sekolah harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang bekerjasama dengan LP2KS Bandung selanjutnya calon Kepala Sekolah akan mendapatkan NUK (Nomor Unik Kepala Sekolah).

Ketua Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Kuningan Sade Tahya M. Pd., menambahkan bahwa di kabupaten Kuningan saat ini kekurangan Guru sebanyak 2261 guru dari jumlah seluruhnya 7000 lebih guru yang ada saat ini.

Kepala Dinas  juga mendapat masukan dari Awak Media terkait adanya isu bahwa untuk menjadi Kepala Sekolah harus mengeluarkan sejumlah rupiah. Adanya tudingan seperti itu Kepala Dinas yang inovatif tersebut menjelaskan bahwa sepeserpun pihaknya tidak melakukan pungutan apapun terhadap calon Kepala Sekolah, sebab Dinas tidak bisa memutuskan seseorang untuk menjadi Kepala Sekolah karena ada lembaga yang berwenang yaitu LP2KS.

Ketua MKKS juga mengharapkan agar pertemuan antara Disdikbud dan Media bisa terus berlanjut bahkan kedepannya bisa dilaksanakan dengan melibatkan Para Kepala Sekolah, soalnya banyak pengaduan dari Kepala Sekolah yang merasa ketakutan dengan kehadiran wartawan ke sekolahnya. 

Menanggapi tudingan miring seperti itu   seluruh media yang hadir pada saat itu baik cetak, elektronik maupun online menjamin tidak akan ada yang melakukan perbuatan seperti itu karena semuanya menjunjung tinggi profesi dan kode etik jurnalistik. 

Kalaupun ada itu mungkin oknum atau yang mengaku - ngaku wartawan dan apabila tindakannya sudah melanggar kaidah - kaidah kewartawanan dan mengganggu ketertiban umum silahkan laporkan saja kepada Kepolisian terdekat.(Jon's)

Berita Pendidikan Ragam Agustus 01, 2018