Program Peningkatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil untuk Melokalkan dan Mencapai SDGs
Program PEDULI SDGs bertujuan untuk membangun kapasitas kolektif Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan kelompok masyarakat (perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas) dalam melokalkan dan melaksanakan SDGs di 10 Kabupaten yaitu, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau. Program ini melibatkan 10 pemerintah kabupaten, 30 organisasi masyarakat sipil di 10 daerah sasaran, 30 Pemerintah Desa, dan 90 pendamping masyarakat di 30 desa selama 3 tahun (2020-2023).
Ir. Siswanda Harso Sumarto, MPM, selaku Direktur Senior B_Trust menyampaikan bahwa SDGs merupakan tujuan yang telah disepakati oleh berbagai pimpinan negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pelestarian lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Pencapaian SDGs hanya dapat dilakukan bila dilokalkan di tingkat daerah.
Mengingat pentingnya peran pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs, program ini ditujukan untuk mendampingi daerah sasaran dalam menyusun peta jalan/ pedoman dalam melokalkan nilai-nilai SDGs dan mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), penggerak masyarakat di desa, dan pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam proses pembangunan di daerahnya.
”Deklarasi hari ini merupakan penegasan komitmen para pemimpin daerah untuk berkolaborasi dalam membangun daerahnya sesuai dengan arah pembangunan yang selaras dengan tujuan global SDGs” jelasnya.
Senada dengan itu, Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D (Plt. Deputi Bidang Ekonomi/Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN (Kepala Sekretariat Nasional SDGs) juga menyampaikan bahwa salah satu faktor keberhasilan pencapaian SDGs di Indonesia adalah sejauh mana penerapan nilai-nilai SDGs tersebut di tingkat daerah. Nilai-nilai SDGs harus dapat tergambarkan secara jelas dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, nilai-nilai SDGs dan perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Dia menambahkan, ”Di era otonomi, pemerintah kabupaten menjadi ujung tombak pembangunan nasional, sehingga kesuksesan pencapaian SDGs secara nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan tujuan global SDGs ke dalam perencanaan pembangunan”.
Dalam sambutannya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Vincent Piket menyatakan bahwa Uni Eropa mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam menerapkan dan mencapai target SDGs.
Acara dihadiri lebih dari 800 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan seluruh jajaran OPD dari 10 Kabupaten. Setelah deklarasi resmi ditandatangani, acara dilanjutkan dengan webinar publik yang menghadirkan narasumber dari tim ahli B_Trust dengan tema ”Konsep Melokalkan SDGs di Daerah”.
Bupati Kuningan H. Acep Purnama menyampaikan sambutannya seusai deklarasi. Menurutnya Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai SDGs ini.
B_Trust akan memberikan bantuan teknis intensif di 10 kabupaten sasaran yang akan dilakukan secara online maupun tatap muka.(red)
Semoga program SDGs terus berkelanjutan agar Program Pengentasan Kemiskinan dapat cepat terwujud ...Aamiin YRA
BalasHapus