Sambut Tahapan Pemilu, Mantan Komisioner KPU Gelar Silaturahmi

suarakuningan.com - Ada pemandangan yang tidak biasa di kantor KPU Kuningan pad Rabu (6/7/2022) kamarin. Pasalnya lembaga yang berdiri sejak 2003 silam itu kedatangan tokoh-tokoh penting yang berperan besar membidani lahirnya pemimpin eksekutif maupun legislatif. Terlebih kedatangannya bertepatan dengan fase awal dimulainya tahapan Pemilu 2024. Mereka adalah komisioner KPU Kuningan periode 2003-2008, periode 2008-2013 dan periode 2013-2018. Kedatangannya disambut hangat komisioner KPU periode 2018-2023 beserta jajaran sekratariat.

Para mantan komisioner KPU Kuningan yang sudah purna tugas antara lain, H. Ahmad Dedi Mutiadi, ketua KPU periode 2003-2008 dan anggota KPU periode 2008-2013, kemudian Hamid SH MH anggota KPU periode 2003-2008 dan 2008-2013, Imamudin anggota KPU periode 2008-2013 dan H. Endun Abdul Haq anggota KPU periode 2003-2008 yang kemudian menjadi ketua pada periode 2008-2013. Kemudian ada juga H. Uu Nurul Huda anggota KPU periode 2003-2008 yang hanya menjabat sampai 2006 karena diangkat Dosen PNS di UIN Bandung. Jabatannnya di KPU kemudian dilanjutkan oleh Nuryaqin tahun 2006-2008.

Selanjutnya ada Nurul Iman HA anggota KPU periode 2008-2013, Hj. Heni Susilawati anggota KPU periode 2008-2013 yang kemudian menjadi ketua pada periode 2013-2018, Dadan Hamdani anggota KPU periode 2013-2018, Agus Ismail Yaqub  anggota KPU periode 2013-2018, dan Eman Sulaeman anggota KPU periode 2013-2018. Sama halnya dengan Uu, Eman harus berhenti lebih awal setelah diangkap PNS pada 2014. Alhasil jabatannya dilanjutkan oleh Jajang Arifin tahun 2014-2018.

Ketua KPU Kuningan, Asep Z. Fauzi, mengungkapkan rasa bahagianya. Dia mengaku sudah sejak lama memimpikan momen spesial ini. Namun impiannya itu baru terwujud Rabu kemarin. Pasalnya kata dia, mengumpulkan para mantan komisioner lintas periode dalam satu waktu ini bukan perkara mudah. Mengingat sudah barang tentu semuanya memiliki kesibukan sesuai profesinya masing-masing.

“Alhamdulillah, Rabu kemarin kami dipertemukan dengan orang-orang hebat dan luar biasa ini dalam acara silaturahmi, di kantor KPU Kuningan, tempat dimana mereka pernah mencatatkan sejarah terlibat secara langsung membidani lahirnya pemimpin di Negeri ini. Mulai dari Pileg dan Pilpres 2004 putaran 1 dan 2, Pilgub Jabar dan Pilbup Kuningan 2008 serta Pileg 2009 dan Pilpres 2009. Kemudian Pilgub Jabar dan Pilbup Kuningan 2013, Pileg dan Pilpres 2014, serta Pilkada seretak 2018. Bahkan ada diantaranya yang terlibat langsung di sebagian tahapan Pemilu seretak 2019”, jelas Asep, Kamis (7/7/2002).

Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh kearaban itu, semua mantan komisioner secara bergiliran membeberkan pengalamannya saat masih menjabat. Mulai dari hal yang sangat serius, mendebarkan, menegangkan, hingga kejadian-kejadian lucu yang mengundang gelak tawa. Seakan sedang memutar recorder, mereka bercerita dengan sangat detail dan rinci.

“Hal yang kami catat dari rentetan cerita mereka adalah bahwa harus disadari jadi penyelenggara pemilu itu tidak mudah, banyak sekali resikonya. Terlebih saat ini sudah memasuki tahapan Pemilu 2024. Pesan penting yang disampaikan kepada kami, bahwa dalam kondisi serumit apapun harus tetap tenang. Sebab pada akhirnya akan happy ending jika dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” ucap Asep yang menjabat komisioner KPU sejak 2013. 

Dia menilai, para mantan komisioner tersebut bukanlah orang-orang sembarangan. Terutama komisioner periode 2003-2008, merekalah para peletak dasar terwujudnya tradisi demokrasi elektoral di Kabupaten Kuningan. Di tengah situasi transisi politik pasca gerakan reformasi , H. Dedi Mutiadi cs sukses menyelenggarakan Pileg, Plpres, Pilgub dan Pilbup yang demokratis, aman dan damai. Sukses serupa juga ditunjukkan oleh komisioner periode 2008-2013 dan 2013-2018.

“Menurut hemat saya, para mantan komisioner KPU itu ‘asset-asset’ berharga yang dimiliki Kabupaten Kuningan. Jasa-jasanya dalam melahirkan pemimpin, terutama Kepala Daerah sangat besar. Karena itu, penting untuk kita semua termasuk pemangku kebijakan di eksekutif dan legislatif untuk memuliakannya. Pengalaman dan pengetahuannya saya kira harus dimanfaatkan, tidak hanya dalam konteks demokrasi elektoral, tetapi juga dalam bidang lainnya untuk kemajuan daerah,” tandasnya.(rilis KPUD/Dudung/red)

Berita Politik Juli 07, 2022