Kian Naik, Ibadah Haji Semakin Sulit

oleh: Marselia Kurniawati

Di awal tahun 2023 ini, rakyat masih diliputi dengan berbagai kesulitan ekonomi. Mulai dari kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, dan papan, serta ditambah dengan akses ibadah haji yang berbenturan dengan tingginya biaya ibadah haji yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Seperti halnya wacana kenaikan biaya haji 2023 yang diusulkan oleh Menteri Agama. Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji menjadi sebesar Rp.69 juta. Jumlah ini merupakan 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp.98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp.29,7 juta. Dengan demikian, biaya haji tahun ini melonjak hampir dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp.39,8 juta. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beralasan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Menurutnya, pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan. Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. (www.cnnindonesia.com/ Jum’at, 20 Januari 2023)

Kenaikan biaya haji ini tentu menimbulkan pertanyaan akan komitmen negara untuk memudahkan dan memfasilitasi rakyatnya yang mayoritas muslim untuk beribadah. Pemerintah seharusnya mampu menjamin segala kebutuhan rakyatnya termasuk dalam hal ibadah. Namun, jaminan dalam sistem pemerintahan saat ini tidaklah murni demi kesejahteraan rakyat. Melainkan untuk mencapai keuntungan materi dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Banyaknya muslim yang hendak melakukan ibadah haji dinilai sebagai ladang bisnis bagi korporat untuk dapat menghasilkan banyak keuntungan. Terlebih, dalam sistem kapitalis ini sangat memudahkan para kapital untuk memprivatisasi segala fasilitas yang bersifat publik/umum. Sejatinya, fasilitas publik diperuntukkan untuk rakyat secara umum yang bisa dimanfaatkan tanpa memberikan beban lain kepada rakyat.

Namun faktanya, rakyat yang hendak menggunakan fasilitas tersebut harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Pembiayaan sarana dan prasarana serta akomodasi lain yang dibutuhkan oleh jemaah haji harus ditanggung sendiri. Adapun subsidi yang semula 50:50 bagi jemaah haji reguler dianggap terlalu besar. Seperti yang dikatakan Ketua Komisi Nasional Haji dan Umroh (Komnas Haji) Mustolih Siradj, bahwa selama ini subsidi haji yang ditopang dana imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar sehingga harus dikoreksi dan diseimbangkan. Hal inilah yang menyebabkan subsidi dikurangi menjadi 70:30.  Sungguh telah tampak jelas arah pemerintahan dalam sistem kapitalisme, beban rakyat semakin berat untuk bisa beribadah haji di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil ini.

Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Dalam pandangan Islam, pemerintah adalah pengurus seluruh kebutuhan rakyat serta sebagai pelayan bagi rakyat. Terpenuhinya kebutuhan rakyat adalah tugas dari seorang pemimpin. Termasuk didalamnya jaminan untuk melaksanakan ibadah. Pelaksanaan ibadah memang merupakan kewajiban individu, tetapi apabila ibadah tersebut membutuhkan sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaannya harus diadakan oleh pihak pemerintah seperti ibadah haji, maka negara wajib untuk memfasilitasinya tanpa membebani rakyat. Mulai dari prioritas jemaah yang hendak diberangkatkan, akomodasi keberangkatan, tempat tinggal dan biaya hidup selama berhaji, serta seluruh kebutuhan selama beribadah. 

Hal ini, tentunya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Terjaminnya rakyat dalam seluruh sistem kehidupan termasuk dalam hal ibadah hanya akan terealisasi dalam sistem islam yang diterapkan secara menyeluruh.

Wallahu’alam bish shawwab.

Artikel Kolom Ragam Januari 31, 2023