Mahasiswa Gelar Diskusi Menyoal Tapera

suarakuningan.com - Kamis, 13 Juni 2024, pukul 15.00 WIB, bertempat di Teater Merah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta, digelar diskusi tentang kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan pengamat politik.

Ikbar, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), menyoroti dampak kebijakan ini bagi masyarakat. "Kebijakan ini akan berpengaruh kepada kita ke depannya. Kalau kita tidak kritis menjawab persoalan-persoalan ini, nantinya kita akan tergerus oleh kebijakan ini," ujarnya.

Ahmad Mukholis dari Rubikpol, dalam diskusi yang digelar bersama, mengaitkan pentingnya kebijakan ini dengan nilai-nilai dasar demokrasi dan etika. "Keluarga adalah bagian terkecil dari negara. Menyambung persepsi ini dengan At-Tahrim:6 dari Quraish Shihab, jika negara ingin maju, keluarga harus maju. Memahami Tapera ini adalah kasus yang berkenaan langsung dengan keluarga. Sebagai bagian dari negara, bagaimana kemudian kebijakan ini disesuaikan dengan nilai dasar dari demokrasi dan etika yang tidak boleh dilupakan? Diskusi ini menjadi langkah kita mengambil sikap untuk memahami isu ini dalam segi baik buruknya, masuk tidak dalam nilai demokrasi," jelasnya.

Sementara itu, Alfath dari IPPMK menegaskan peran penting mahasiswa dalam isu ini. "Mahasiswa punya andil yang besar. Dibekali ilmu, kita sebagai kaum terpelajar setidaknya bisa menjawab dan ikut andil dalam masalah Tapera. Ini memaksa kita untuk kritis menjawab persoalan yang diberikan pemerintah," katanya.

Alfath juga mempertanyakan tujuan Tapera. "Tapera dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat. Apakah tujuannya memang untuk memberikan rumah yang sejahtera bagi masyarakat?" tanyanya.

Ikbar menambahkan, "Setiap orang berhak atas hidup yang layak (dasar dari UUD). Apakah kebijakan ini juga berangkat dari UU tersebut untuk memberi masyarakat hidup layak? Apakah DPR bijak membuat peraturan tanpa melihat kondisi masyarakat sekarang ini? Bagaimana mungkin hukum itu berlaku jika prosedurnya tidak tepat? Di sisi lain, kita tidak diberi keleluasaan untuk menolak kebijakan tersebut."

Kritik tajam juga disampaikan oleh Mukholis terhadap pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya. "Jokowi di masa akhirnya, mengalami tantrum politik. Kebutuhan rumah berbanding lurus dengan pertumbuhan manusia. Genius adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kebijakan ini. Lalu mengapa menjadi problematika? Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi problematika utama dari keberhasilan program besar ini," jelasnya.

Kondisi yang salah dan prosedur yang tidak tepat menjadi pemicu problematika, tambah Alfath. "Setiap UU yang keluar, ada hal-hal yang masyarakat sendiri tidak dilibatkan. Bagaimana kemudian Tapera bisa relevan dengan masyarakat saat masyarakat sendiri tidak dilibatkan dalam perancangan UU itu sendiri? ujarnya.

Ikbar menyampaikan, "Negara ini berusaha menyelesaikan kasus kemarin dengan regulasi sekarang, yang belum tentu dapat berfungsi ke depannya. Lagi-lagi pemerintah tidak melihat konteks masyarakat. Skeptis kepada negara adalah hal yang harus dilakukan kita sebagai warga negara. Justru aneh kalau kita optimis dan percaya begitu saja ke mereka."

Dalam hal anggaran, Mukholis menyoroti alokasi yang sangat kecil. "Pemerintah mengalami kekosongan kantong dalam menjalankan programnya sendiri. Ada hal-hal yang kemudian pemerintah sendiri kebingungan dalam prosesnya," ujarnya.

Alfath mengkritisi proses penyusunan dan pengesahan kebijakan ini. "Dari mulai penyusunan dan pengesahan di paripurna sendiri, tidak melalui proses yang demokratis. Kita yang terlibat justru tidak dilibatkan oleh pihak pemerintah. Demokrasi itu mati justru karena demokrasi itu sendiri. Saat generasi acuh pada kebijakan yang ada, justru mendukung pemerintah untuk semena-mena," tegasnya.

Penulis : Emilda Gusti Rahayu

Berita Pendidikan Sosial Juni 13, 2024