Ika Candra Destiyanti
Dosen Psikologi Pendidikan
SuaraKuningan - Bisakah Bupati Kuningan terpilih dapat merepresentasikan birokrat yang tidak birokratis? Pertanyaan kritis ini menjawab tantangan pembangunan Kuningan di masa depan. Kabupaten Kuningan dengan permasalahannya kemiskinan, pengangguran dan persoalan sampah menjadi PR prioritas bupati terpilih. pun dampak yang yang akan muncul dari Kebijakan yang di keluarkan.
Angka Kemiskinan kabupaten Kuningan yang telah di laporkan badan statistik nasional Provinsi jawa barat durasi tahun 2021-2023 mempublikasikan angka kemiskinan kabupaten Kuningan, terbesar kedua setelah indramayu sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menduduki urutan keenam terbesar di jawa barat. Bisa di bayangkan Jika TPT Kabupaten Kuningan cukup tinggi bagaimana Tingkat pendidikan masyarakat Kuningan saat ini.
Rata – Rata lama Sekolah yang telah dilaporkan BPS pun cukup mengkhawatirkan lebih rendah di banding jawa barat maupun nasional. Presentase tersebut menggambarkan rata rata lama sekolah Masyarakat Kuningan kisaran 7 hingga 8 tahun atau hanya sampai bangku smp kelas 8 .
Sedangkan dari aspek persoalan sampah Kuningan memproduksi sampah sebanyak 440 ton perharinya. Butuh pendekatan solutif berbasis teknologi untuk mengatasi persoalan sampah kedepannya. Dapatkah bupati terpilih dapat menawarkan pendekatan spasial maupun sectoral untuk menjawab tantangan tersebut?
Pendekatan spasial dibutuhkan untuk mengatasi pengangguran di desa mapun kota. Dimana profesi termiskin yang di laporkan melalui berita online bahwa profesi termiskin kabupaten Kuningan menempati pekerjaan di bidang pertanian dan Perkebunan. Perlu ada langkah strategis dalam pengembangan sektor pertanian dan Perkebunan di desa desa mapun kecamatan.
Pada pendekatan sectoral, bupati terpilih harus memiliki intgritas diri dalam penentuan wilayah ekonomi maupun produksi sehingga penggunaan PAD dapat di optimalkan dalam pembangunan Kuningan secara berkelanjutan. Namun dari berbagai persoalan dan Solusi di dalamnya dapatkan bupati Kuningan mengimplementasikan kebijakannya secara birokrat ?
Jiwa birokrat didambakan masyarakat modern yakni layanan yang serba cepat dan tidak bertele tele, bebas pungli dan bekerja secara efektif sesuai jam kerja . maka teori max weber terkait birokrasi modern yang merepesentasikan pemimpin yang memiliki karakter efektif, efisien, proaktif, profesional dan berintegritas menjawab persoalan Kuningan saat ini.
Mungkinkah 3 paslon kepala daerah dapat melakukan perubahan dalam hal Pertama. Mengubah mind set dan culture set birokrat bahwa kepemipinan yang akan datang akan memberikan pelayanan prima , professional dan tanpa pungli. Kedua, Penyederhanaan SOP dan mempersingkat prosedur layanan sehingga jauh lebih cepat, tepat dan tidak berbelit-belit dan yang terakhir Penggunaan teknologi informasi sehingga keluhan dapat ditanggapi secara real time , tepat dan cepat.
Birokrasi tradisional yang memiliki karakter berbelit belit, memakan banyak waktu dan biaya yang besar perlu di singkirkan untuk mengatasi permasalahan krusial di kabupaten Kuningan. Kuningan butuh calon pemimpin daerah yang focus pada kesejahteraan masyarakatnya. “Jaya Kuningan Jaya Masyarakatnya”
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.