Makan Bergizi Gratis Wujud Kepemimpinan Populis Otoriter

Oleh: Yulyanty Amir, S.Kom (Mom Preneur dan Aktivis Dakwah)

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG baru saja dilaksanakan serentak pada tanggal 6 Januari 2025, bertepatan dengan awal masuk sekolah. Program MBG ini merupakan inisiasi dari pasangan Probowo Gibran pada saat Pilpres tahun 2024 lalu. Tujuannya adalah untuk menyehatkan warga negara Indonesia, khususnya para pelajar, bayi, balita, ibu hamil, dan menyusui dengan menu seimbang, bergizi dan berkualitas.

Di kota Palembang program MBG ini baru menjangkau 5 sekolah yaitu TK Panca Bakti, SDN 24, SDN 25, SMPN 19, SMPN 33. Menurut Kepala Disdik Palembang, Adrianus Amri, anggaran program MBG diambil dari APBN dengan nilai mencapai Rp. 42 miliar. Nilai ini khusus untuk MBG sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pemkot Kota Palembang. Bagi peserta non didik, seperti ibu hamil dan menyusui, balita, dan bayi, anggaran kemungkinan diambil dari DTT (Dana Tidak Terduga) (Detiksumbagsel.com, 4/1/2025).

Menurut Amri hal ini berdasarkan instruksi dari pusat. Konsep anggaran program ini menggunakan cost sharing dan berbagi wilayah. Sehingga jika ada kekurangan anggaran, maka pemkot wajib menyiapkan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT). Dana ini biasanya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun dii Palembang, program MBG bekerja sama dengan pihak katering, TNI/Polri dan sinergi pemerintah bersama pihak swasta.

Sebenarnya program makan gratis ini telah dilaksanakan di beberapa negara, seperti Jepang, Brasil, Cina, Singapura, dan Korea. Presiden Prabowo mengadopsi program ini, karena di negara tersebut program ini berhasil. Akan tetapi, masyarakat pesimis program ini bisa berjalan baik di Indonesia. Di hari pertama saja menunya sudah tidak sesuai dan membuat anak-anak tidak selera, beberapa siswa malah tidak makan karena tidak menyukai menu MBG, yaitu tahu, tempe, sayur buncis.

Dari pantauan penulis sebagian besar anak-anak memang kurang menyukai sayuran, tempe, dan tahu. Mereka lebih suka ayam goreng dan olahan ayam seperti nuget dan sosis. Sayuran yang mereka suka biasanya sayur sup.

Dengan kondisi harga kebutuhan yang serba mahal, tentu pengusaha katering sebagai pihak penyedia MBG harus memutar otak untuk memasak makanan yang enak dan bergizi dengan harga 10 ribu per porsi. Pengusaha dalam sistem kapitalisme pastinya  mau untung besar dan tidak mau rugi, maka wajar saja jika lauk yang diberikan hanya tahu tempe, karena harga ayam dan telurnya sedang naik.

Pelaksanaan program MBG ini terkesan dipaksakan, mulai dari anggaran yang terus dipangkas, menu makanan yang tidak sesuai dengan menu seimbang, juga tidak ada persiapan yang matang dari sisi teknis lainnya. Selain itu, program ini melibatkan banyak pihak, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien. Sebenarnya ada tugas yang lebih penting bagi TNI/Polri dari pada mengawal pembagian makan gratis. Bapak ibu guru pun mendapat tugas tambahan mengawasi anak didik makan, sehingga mengurangi waktu belajar.

Hal ini menunjukkan bahwa program MBG ini hanya sekedar untuk membangun citra positif di tengah umat, seolah pemimpin saat ini benar-benar mengurusi rakyat. Inilah salah satu contoh wujud kepemimpinan populis otoriter.

===
Pandangan Islam
===

Dalam Islam, memberi makan orang lain merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW biasa memberikan makanan kepada tamu yang berkunjung ke rumah beliau, Rasulullah juga selalu memberikan makanan kepada orang miskin dan kaum duafa. Bahkan, dikisahkan Rasulullah setiap hari menyuapi orang Yahudi yang buta, meski orang Yahudi tersebut selalu mencaci maki Rasulullah.

Begitu juga ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khatab. Beliau sebagai khalifah sering berjalan di malam hari untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Pernah suatu malam, ketika sedang berjalan, Umar mendapati seorang ibu yang sedang memasak batu, sementara anak-anaknya telah tertidur. Ketika Umar tahu bahwa sang ibu tidak punya makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya, saat itu juga Umar segera mengambil satu karung gandum yang dia pikul sendiri untuk diberikan kepada ibu tersebut. Umar bin Khatab menerapkan kebijakan memberi makan kepada masyarakat miskin sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin kepada rakyat, bukan untuk pencitraan.

Saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau membangun dapur umum untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Bahkan, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz kesejahteraan masyarakat terjamin, tidak ada hewan yang kelaparan, harta umat muslim tersalurkan dengan baik, sampai-sampai tidak ada lagi rakyat yang mau menerima zakat (Islam.co, 13/1/25).

Dengan anggaran yang begitu besar tidak menutup kemungkinan program MBG ini membuka celah korupsi.  Karena pada faktanya Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di Asia. Wajar, jika masyarakat khawatir jatah makan gratis ini tidak seluruhnya bisa tersalurkan ke peserta  didik, sehingga bisa jadi tidak tepat sasaran.

Untuk masa saat ini, dengan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, mungkin lebih baik jika pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk para lelaki, memberi upah yang layak agar para ayah bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan keluarganya, menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tidak tinggi, dan menjamin kecukupan stok pangan.

Jika harga barang stabil, keuangan keluarga baik, serta stok ada di pasaran tentu para ibu bisa membeli bahan makanan, seperti ikan, daging sapi, ayam, telur, sayuran, dan memasak makanan yang lezat dan bergizi untuk keluarganya. Pemerintah tidak perlu repot mengurusi makan untuk para pelajar dan masyarakat. Masih banyak hal besar yang seharusnya diurus oleh negara.

Rasulullah Saw bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Semoga pemerintah lebih perhatian lagi dengan urusan rakyatnya. Bukan hanya soal makan saja, tetapi yang paling penting bisa menjamin kesehatan, pendidikan dan keamanan bagi rakyat. Pada hakikatnya pemimpin itu adalah pengurus rakyat dan yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.

 

Artikel Ragam Januari 18, 2025